Kartun Majalah Perancis untuk Menarik Perhatian Dunia kepada Muslim Rohingya
IQNA melaporkan, terbitnya kartun dengan dalih wabah Covid-19 dan tingginya angka kematian di negara tersebut dalam majalah Perancis Charlie Hebdo, selain krisis Corona di India, juga menarik perhatian terhadap situasi minoritas Myanmar. Minoritas yang masih terpinggirkan di media, meskipun ada kudeta militer di Myanmar.
Pada tanggal 1 Februari 2021, setelah 10 tahun upaya oleh Aung San Suu Kyi untuk mendemokratisasi struktur politik Myanmar, sebuah kudeta militer di Myanmar telah membawa ke tampuk kekuasaan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing, yang sebelumnya dituduh oleh PBB melakukan genosida terhadap orang-orang Muslim Rohingya.
Dalam waktu 10 hari, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada para pelaku kudeta. Kanada dan Australia bergabung dengan Amerika Serikat. Ini termasuk larangan pasokan senjata dan transaksi dengan individu tertentu, pembekuan aset, dan sebagainya.
Di sisi lain, situasi di Myanmar telah menjadi persoalan bagi pemerintah Barat, khususnya pemerintah AS, yang mengklaim melindungi hak asasi manusia.
Presiden AS Joe Biden telah dipaksa untuk memilih antara kepentingan geopolitik dan ideologis, dan sejauh ini, Biden telah memilih yang pertama. Presiden Amerika Serikat berupaya untuk konsisten dalam kebijakan hak asasi manusianya di dalam dan di luar negeri dan untuk memenuhi harapan para pemilih. Itu sebabnya pemerintah Biden menjatuhkan sanksi keras terhadap komplotan kudeta di Myanmar.
Ini bukan pertama kalinya Myanmar dijatuhi sanksi AS. Negara ini dikenakan sanksi berat selama lebih dari 20 tahun (dari akhir 1980-an) ketika rezim militer berkuasa. Amerika Serikat melangkah lebih jauh dengan sepenuhnya melarang impor barang-barang Burma. Tetapi kemajuan dalam demokrasi yang menjadi alasan utama untuk mengurangi tekanan AS terhadap Myanmar pada tahun 2016.
Meskipun ada sanksi internasional yang meluas terhadap komplotan kudeta Myanmar, tidak jelas bagaimana tindakan ini akan mempengaruhi situasi minoritas Rohingya. Meskipun Jenderal Helling telah berjanji untuk mempercepat pemulangan pengungsi dari Bangladesh sambil memastikan keselamatan dan keamanan mereka, Muslim Myanmar masih menolak untuk kembali karena takut akan terulangnya genosida.
Pemerintah Suu Kyi, dengan sukarela atau tidak, tidak terlalu berhasil dalam menyelesaikan masalah Rohingya dan tidak cukup melindungi mereka. Faktanya, bagi Muslim Rohingya, tidak peduli siapa yang berkuasa di Myanmar. Beberapa bahkan percaya bahwa kudeta akan memperbaiki situasi Rohingya di Myanmar, karena penduduk negara itu akan bersatu melawan musuh bersama yang disebut tentara.
Namun masalah lainnya adalah cara media Barat memandang masalah Rohingya di Myanmar. Faktanya, bisa dikatakan bahwa sebelum terjadinya kudeta Myanmar, media Barat kurang memperhatikan isu Rohingya dan lebih pada kinerja Suu Kyi dalam melanjutkan proses demokratisasi pemerintahan Myanmar.
Dengan ini semua, menghadirkan Suu Kyi ke Mahkamah Internasional di Den Haag dan liputan luas tentang situasi Rohingya di Myanmar telah meningkatkan kekhawatiran tentang situasi minoritas Muslim Myanmar. Kudeta Myanmar juga menarik lebih banyak perhatian media. Tapi ini tidak membuat banyak perbedaan bagi minoritas Rohingya. Bahkan kabar penderitaan pengungsi Rohingya di Bangladesh dan kemungkinan pemulangan paksa (deportasi) dari negara-negara seperti India tidak mengubah keadaan mereka.
Kartun Charlie Hebdo mungkin hanya sebuah kartun untuk membahas masalah Rohingya dan Corona di India, tetapi itu menunjukkan keluasan dan pentingnya krisis ini dalam membalikkan opini publik dan politisi. Sebagai kaidah umum, perhatian media dunia bergeser dari satu krisis ke krisis lainnya, dan krisis terbesar menghilang di ranah belakang. Komunitas internasional tampaknya telah kehilangan minat pada masalah Rohingya dan lebih fokus pada kudeta militer baru-baru ini di Myanmar. Ini adalah kesempatan bagi dunia untuk mengatasi akar penyebab situasi Rohingya saat ini, yang berasal dari korupsi elit penguasa dan pemerintah Myanmar. (hry)
